Rabu, 10 Juni 2020 | 14:28 Wita

KAMMI Desak Jokowi Pecat 10 Menteri yang Dinilai Gagal Tangani Pandemi

HidayatullahMakassar.id– Ketua Umum Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI), Elevan Yusmanto mendesak Presiden Joko Widodo segera memecat 10 menteri yang dinilai gagal.

Karena, menurut Elevan menteri-menteri tersebut paling berkaitan langsung dengan penanggulangan pandemi Covid-19.

“PP KAMMI mendesak pemerintah segera memecat 10 menteri yang gagal menangani Covid-19 yang menyebabkan krisis kesehatan dan semakin mengarah kepada krisis sosial dan ekonomi.” kata Elevan dalam konferensi persnya di Kantor PP KAMMI, Cikoko, Pancoran, Jakarta Selatan diterima Hidayatullah.com semalam (09/06/2020).

PP KAMMI mendesak Presiden Jokowi selaku pemegang mandat kekuasaan tertinggi untuk segera memecat dan mengganti menteri yang gagal bekerja di tengah pandemi Covid-19.

Pemecatan itu katanya semua dilakukan demi rakyat Indonesia yang saat ini sedang menunggu kepastian pemerintah menyelesaikan krisis kesehatan yang mengarah kepada krisis perekonomian ini.

“PP KAMMI telah menilai dan memperhatikan setidaknya ada 10 menteri yang perlu dipecat karena dinilai gagal dalam menangani Covid-19 dan tidak becus dalam mengelola pemerintahan,” sebutnya.

Ke-10 menteri yang dinilai gagal itu adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja, Menko Polhukam, Menko Perekonomian, serta Menko PMK.

Sejak awal wabah global virus corona masuk ke Indonesia, KAMMI melihat pemerintah tampak gagap dan tidak bisa menyelesaikan permasalahan kesehatan, yang membuat perekonomian dan kondisi sosial semakin kacau.

Bahkan komunikasi antar kementerian dan lembaga yang seperti saling lempar dan saling bertentangan, katanya, membuat masyarakat bingung dan kondisi semakin kacau.

Krisis ekonomi, lanjutnya, semakin terlihat nyata diiringi defisit APBN mencapai 1.000 Triliun, pengangguran baru tercatat mendekati 5 juta orang menurut catatan Kementerian Tenaga Kerja.■ skr/Muhammad Abdus Syakur